Integrasi Dana Desa dan Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (2016) memperkirakan 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia bertempat tinggal di kawasan hutan dan 10,2 juta jiwa di antaranya (21,1 persen) masuk klasifikasi penduduk miskin.

Namun sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang baru sebatas memberikan perizinan perhutanan sosial. Masih banyak kelompok penerima izin yang belum mendapat perhatian pemerintah melalui program pemberdayaan ekonomi produktif. Dalam konteks integrasi program perhutanan sosial dengan pembangunan desa, masih banyak penerima izin yang belum mendapatkan pengakuan dan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan pemerintah desa tidak memasukkan wilayah kawasan hutan negara dalam perencanaan desa. Pemerintah desa beranggapan areal kawasan hutan negara bukan areal yang masuk ranah kewenangan pemerintah desa, meskipun secara de facto termasuk wilayah administratif desa.

 

Pada 2017, pemerintah sebenarnya telah membentuk Tim Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di bawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian. Tim itu terdiri atas Kelompok Kerja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang diketuai Menteri Kehutanan, Kelompok Kerja Legalisasi dan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diketuai Menteri Agraria, serta Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diketuai Menteri Desa.

Namun sampai saat ini belum ada bukti nyata pemberdayaan masyarakat pengelola perhutanan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Beberapa kelompok yang dianggap berhasil umumnya berkat hasil kerja keras, inovasi, dan kreativitas mereka dengan pengawalan lembaga swadaya masyarakat, bukan hasil pemberdayaan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Desa.

Pemberdayaan itu sebenarnya dapat dilakukan dengan dana desa. Sejak digulirkan pada 2015, dana desa terus mengalami peningkatan. Jika pada 2015 jumlahnya hanya Rp 20,67 triliun atau Rp 280,3 juta per desa, pada 2017 dan 2018 menjadi Rp 60 triliun atau Rp 800,4 juta per desa. Tahun ini dananya meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun.

sumber: https://kolom.tempo.co/read/1227871/integrasi-dana-desa-dan-perhutanan-sosial/full&view=ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photo

Pengunjung

Pengunjung online : 1

Pengunjung hari ini : 1

Pengunjung kemarin : 5

Pengunjung minggu ini : 37

Total Pengunjung : 4191

ban11